Bantuan Belum Tersalurkan, Sekda Cilegon Minta Dinas Selesaikan Verifikasi Data

CILEGON, BCO – Untuk menangani pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah menyiapkan anggaran untuk warga pra sejahtera atau rawan miskin yang terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Masyarakat rawan miskin baru tersebut hingga saat ini masih didata oleh Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon.

Rencananya warga yang terdata sebagai golongan masyarakat rawan miskin baru akan mendapatkan bantuan ekonomi yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah pusat.

“Terkait percepatan penanganan Covid, teman-teman (dinas terkait) yang sudah punya kewajiban menyusun agenda kegiatan harus segera membuat juklak juknis kapan target bisa selesai, juknisnya kapan, kapan calon penerimanya bisa di SK-kan penetapan walikota dan kapan kita mendiskusikan kepada masyarakat,” kata Sari kepada awak media usai rapat percepatan penanganan Covid-19 Kota Cilegon di ruang Rapat Walikota, Selasa 28 April 2020.

Sari juga mendorong agar setiap dinas terkait segera menyelesaikan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima batuan sosial (Bansos) tersebut. Hal itu dikarenakan bantuan yang saat ini belum tersalurkan. Adapun bantuan itu akan disalurkan melalui pola perbankan dengan sistem non tunai.

“Semua non tunai, semua sudah kita sampaikan harus melalui pola perbankan uangnya. Non tunai tidak ada bersentuhan antara petugas kita dengan si uang. Semua ada uangnya tetapi non tunai. Tetapi sembako pengadaanya Dinas Sosial. Itu yang sedang dibicarakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sari mengatakan, pihaknya juga sedang mengkaji bentuk bantuan yang lainnya bagi warga pra sejahtera ini. Selain itu, ia akan menganalisa penerima bansos agar tidak mendapatakan bantuan double.

“Misalkan petani atau nelayan apa cukup diberikan uang saja, apa beras saja atau memang ada beras, ada pangannya ada uangnya itu teman-teman (dinas terkait)  harus dianalisa yang tajam. Target bisa dua hari selesai karena kita menyampaikan ke Kemendagri tiga hari harus selesai. Temen-teman juga harus bisa menindaklanjuti seperti itu,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak corona virus disease atau Covid-19 di Kota Cilegon.

“Kami akan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang dengan melalui musyawarah kelurahan khusus di delapan kecamatan di Kota Cilegon,” kata Jubaedi.

Menurutnya, warga terdampak Covid-19 yang tercatat saat ini sebanyak 32 ribu kepala keluarga (KK). Data tersebut, merupakan hasil pemadanan Dinsos Kota Cilegon atas data bakal calon penerima Bansos Covid-19 yang diterima dari setiap Ketua RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Ia juga mengatakan, data terbaru tersebut akan di uji publik kan kembali bersama jajaran stakeholder di kelurahan dan kecamatan. Uji publik guna memastikan dana Bansos tepat sasaran kepada warga yang benar-benar terdampak Covid-19.

“Nanti supaya usulan dari para RT/RW ini, benar-benar usulan yang sesuai dengan kriteria calon penerima Bansos Covid-19,” terangnya.

Dikatakan Jubaedi, warga terdampak pandemi akan mendapatkan kuota Bansos Covid-19 dari APBN sebanyak 15.600 KK, serta kuota dari APBD Pemprov Banten sebanyak 20.000 KK. Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBN, warga akan menerima uang tunai sebesar Rp 600.000 perbulan, selama 3 bulan. Sama halnya dengan Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Pemprov Banten Rp 600.000 perbulan, selama 3 bulan.

“Saat ini kami masih menunggu hasil usulan dari 15.600 itu, kira-kira berapa data yang disetujui Kementerian sosial, yang bersumber dari APBN. Karena Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Cilegon, warga menerima Rp600 ribu hanya selama 2 bulan,” tandasnya. []

0Shares