Terkait Omnibus Law, PMII Cilegon Berikan Rapor Merah untuk Pemerintahan Jokowi-Amin

CILEGON, BCO – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon memberikan rapor merah untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua PMII Cilegon Edi Djunaidi saat menggelar aksi unjuk rasa bersama Aliansi Buruh Cilegon terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Walikota Cilegon, Selasa, 20 Oktober 2020.

Diketahui bahwa Jokowi-Amin mulai memimpin Pemerintahan Indonesia setahun lalu, tepatnya pada 20 Oktober 2019.

Menurut Edi, nilai merah pantas disematkan kepada Jokowi yang kembali menjabat pada periode kedua pemerintahannya lantaran belum merespon aspirasi rakyat perihal UU Omnibus Law Ciptaker dan dinilai menindas buruh serta isu-isu sosial lain.

“Penilaiannya merah-lah apalagi ini penolakan UU Ciptaker. Artinya pemerintah ini abai terhadap gerakan – gerakan masyarakat. Ini bahaya sekali ketika pemerintah mulai abai dan mencari kambing hitam yang jadi korban masyarakatnya sendiri,” ujar Ketua PMII Cilegon Edi Djunaidi, di sela unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law.

“Kita kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait UU Ciptaker, padahal di sejumlah daerah gelombang unjuk ras terus bergejolak dan menimbulkan banyak korban. Baik dari massa aksi ataupun aparat yang mengamankan jalannya aksi penyampaian aspirasi itu,” lanjut Edi.

Edi juga menyebutkan, tindakan penguasa dalam hal ini pemerintahan Jokowi yang sulit ditemui ketika penyampaian aspirasi terkait UU kontroversial itu dan malah mengerahkan aparat sehingga terjadi bentrokan dengan peserta aksi merupakan catatan penting yang disorot mahasiswa.

“Kami berharap pemerintah pusat ini jangan kemudian mengadu domba massa aksi dengan pihak keamanan, ya artinya begini kita misalnya hari ini aksi. Posisi penguasa inikan sulit untuk ditemui, sulit untuk keluar, sehingga kamipun tidak punya jalan lain lagi, inikan sudah jalan terakhir,” jelasanya.

Dalam aksi unjuk rasa yang dikawal ratusan personel kepolisian itu, massa aksi menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Omnibus Law dan menerbitkan Perpu. Aksi yang berjalan secara damai itu akhirnya bubar setelah Walikota Cilegon menemui mereka dan menerima aspirasi pengunjuk rasa. []

0Shares