Puluhan Kader HMI Cilegon Diamankan Polres Jakbar, Ini Kata Rikil Amri

CILEGON, BCO – Sebanyak 40 orang mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Cilegon dikabarkan diamankan aparat Polres Jakarta Barat ketika hendak berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Jakarta pada Kamis 08 Oktober 2020 kemarin.

Dikinfirmasi BCO, Ketua Umum HMI Cabang Cilegon Rikil Amri membenarkan kejadian itu. Dikatakan, keempat puluh orang tersebut bukan semuanya dari kalangan HMI Cilegon.

“Perlu diketahui, kejadian itu rombongan kami (HMI Cilegon) baru turun dari bis di daerah Tomang, Jakarta Barat. Namun memang ketika dihampiri polisi, ada beberapa penyusup yang masuk barisan kami, sehingga kami dikira membawa anak remaja untuk ikut aksi,” kata Rikil Amri dihubungi BCO via telepon, Jumat 9 Oktober 2020.

Dijelaskannya, kader HMI Cilegon yang diamankan tersebut hanya berjumlah 29 orang. Saat di kantor polisi itu pun, sambung Rikil, mereka tetap diperlakukan dengan baik oleh aparat keamanan, namun tidak bisa bergerak melanjutkan aksi.

“Namun setelah diklarifikasi bahwa mereka bukan barisan kami, polisi percaya dan kader HMI sebanyak 29 orang tetap di kantor Polres Jakbar agar tidak ikut aksi turun ke jalan. Perlu diketahui bahwa di sana kader kami aman tidak ada kejahatan fisik apapun, dan berada di ruangan yang layak, makan, sholat, dan lain sebagainya,” bebernya.

Berkat komunikasi yang dijalin dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), seluruh kader HMI Cabang Cilegon bisa dipulangkan dan kembali ke Kota Cilegon dengan kondisi selamat.

“Jam 9 malam tepatnya kader-kader kami dijemput Ketua Umum BADKO HMI Jabodetabeka Banten & Sekjend LEPPAMI PB HMI. Selepas itu langsung dipulangkan ke Cilegon. Dan alhamdulillah, Kamis malam kemarin kami sampai di sekretariat dengan selamat,” pungkas Rikil.

Sebelumnya pada Kamis 08 Oktober 2020 kemarin, gejolak unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law terjadi dibeberapa daerah di Indonesia dan berakhir bentrok dengan polisi. Elemen masyarakat dari buruh dan mahasiswa kecewa terhadap sikap anggota DPR RI yang mengesahkan RUU kontroversial itu menjadi Undang-Undang. []

0Shares