Pemkot Cilegon Gelontorkan 3,4 M untuk Isolasi Mandiri Warganya di Hotel

CILEGON, BCO – Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan anggaran sebesar Rp3,4 miliar untuk penanganan Covid-19 bagi warganya yang berstatus orang tanpa gejala (OTG). Anggaran yang berasal dari dana bantuan tidak terduga (BTT) tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar sewa hotel sebagai tempat isolasi mandiri (Isman) ataupun biaya perawatan warganya selama menjalani karantina itu.

Dengan dipusatkan pada satu tempat (tidak melakukan isolasi mandiri di rumah), seluruh aktivitas warga berstatus OTG ini akan terpantau dan terpenuhi oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa menekan laju pertumbuhan atau sebaran Covid-19 yang tinggi terutama pada klaster keluarga.

“Jadi APBD meng-cover semua biaya yang dibutuhkan untuk isolasi mandiri dan itu bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya,” ujar Asda II Kota Cilegon Tb. Dikrie Maulawardhana kepada wartawan di Kantor Walikota Cilegon, usai mengikuti rapat Pembahasan Operasional Hotel, Restoran, Caffe, dan Rumah Makan, Jumat, 25 September 2020.

Berdasarkan hasil rapat itu, Dikrie mengatakan, saat ini pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cilegon baru akan melakukan koordinasi dengan pihak pengelola hotel untuk menawarkan perihal tersebut.

“Pihak PHRI akan menyampaikannya Senin pagi (28 September 2020) karena mereka akan koordinasi dulu di internal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dikrie menuturkan, ketika warga melakukan isolasi mandiri di hotel, Pemerintah Kota Cilegon akan menjamin kesehatannya lantaran di kontrol langsung oleh tim kesehatan. Termasuk dari segi konsumsi pasien OTG itu.

“Kita sudah siapkan anggarannya untuk pembiayaan proses isolasi mandiri. (Meliputi) kamarnya, makannya, dan perawatan medisnya. Jadi ada tim dokter yang nanti meng-cover semuanya. Kita menganggarkan 3,4 miliar untuk isman (isolasi mandiri) ini,” tutur Dikrie.

Dikrie berharap pihak PHRI bisa memberikan harga yang sesuai tanpa mengambil kesempatan dengan menaikan harga sewa tersebut.

Sementara ditempat yang sama, Ketua PHRI Kota Cilegon Syarif Ridwan mengatakan, ia belum bisa memastikan hotel mana saja yang akan menerima tawaran tersebut.

Untuk persoalan harga sendiri, lanjut Syarif, pihaknya menyerahkan kebijakan itu kepada masing-masing manajemen hotel karena ada beberapa spesifikasi atau kelas pada setiap tempatnya.

“Itu kami nyerahkan kepada masing-masing manajemen saja karena disitu kan beda hotel bintang, non bintang, dan lain-lain dengan standarnya,” kata Syarif Ridwan.

Ia juga meminta Pemkot Cilegon apabila kerjasama tersebut berlanjut, Pemda Cilegon tidak berlama-lama membayar biaya sewa tersebut. Karena menurutnya, kondisi saat ini sangat berdampak langsung pada sektor perhotelan.

“Sebisa mungkin pembayaran dan lain – lain bisa lebih cepat, tidak tertunda – tunda. Itu keinginan kami,” tutup Syarif. []

0Shares