KPK Turun Tangan Tertibkan Aset Pemkot dan PT KS

CILEGON, BCO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama jajaran Pemerintahan Kota Cilegon yang diikuti oleh Walikota Cilegon, Sekda Kota Cilegon, Kepala Inspektorat, serta pejabat aset daerah pada Pemkot Cilegon, melakukan rapat di salah satu hotel di di Kota Cilegon, Rabu 16 September 2020.

Rapat bersama komisi anti rasuah ini dilakukan sebagai langkah untuk mencari solusi perihal aset Pemda Cilegon dan PT Krakatau Steel untuk memaksimalkan pemanfaatan aset bagi keduanya.

Diketahui bahwa Kantor Pusat Pemerintahan Kota Cilegon sendiri saat ini berdiri di atas lahan milik PT KS.

“Pada akhirnya nanti aset itu jelas kepemilikannya siapa, pemanfaatannya seperti apa. Kalau memang ada potensi ekonomi untuk peningkatan PAD bagi Pemkot maupun bagi BUMN itu kita dorong juga,” Koordinator Wilayah II KPK RI Asep Rahmat Suwandha, kepada wartawan.

Dalam pertemuan itu, pihak KPK meminta Pemkot Cilegon untuk menyiapkan data perihal keberadaan aset PT Krakatau Steel tersebut yang nantinya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tugas KPK mengkoordinasikan semua itu, nanti tentu kita tawarkan solusi – solusinya dan nanti ada semacam MoU antara katakanlah misalnya dalam posisi ini antara Pemkot Cilegon dan PT KS kira – kira kedepannya kesepakatannya seperti apa,” jelas Asep, seraya mengatakan, KPK membentuk tim kecil yang akan bekerja di lapangan untuk mempercepat proses tersebut tanpa banyak melakukan rapat.

Sementara itu di tempat sama, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, penyelesaian masalah tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu sebulan. Apabila kurang optimal dalam waktu sebulan itu, kata Edi, maka akan dilakukan evaluasi lagi.

“Ya rencana aksinya dibikin satu bulan apa berapa bulan, satu bulan-lah paling, kita harus harus selesai,” kata Edi singkat. []

0Shares