Komisi Informasi Banten Sidak PPID Cilegon, Menemukan Beberapa Hal

CILEGON, BCO – Komisi Informasi (KI) Banten memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemkot Cilegon terkait regulasi keterbukaan informasi publik yang harus segera diperbaiki. Selain itu Tim KI Banten juga menemukan website Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskiss) Kota Cilegon sedang dalam perbaikan ketika tim melakukan kunjungan di tempat ini.

Oleh sebab itu, Kabid Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi pada KI Banten Nana Subana menekankan, semua PPID pada badan publik untuk tetap bisa memberikan pelayanan informasi dengan baik meskipun sedang mengalami kendala.

“Regulasi keterbukaan informasi publiknya mesti diperbaiki, dan tadi juga sempat kita temukan website kominfonya sedang dalam maintenance. Ada gangguan,” kata Nana di Gedung Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskiss) Kota Cilegon, Jumat 06 November 2020.

Nana mengungkapkan, KI Banten sempat mengundang badan publik Pemkot Cilegon beserta badan publik pemerintah daerah lain di Banten untuk ikut serta dalam kegiatan pemeringkatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2020 ini. Akan tetapi tidak diikuti oleh pihak dari Kota Cilegon dengan alasan website sedang dalam perbaikan. Meskipun bukan untuk perlombaan dalam hal keterbukaan informasi, lanjut Nana, namun hal itu dapat berimbas pada penilaian keterbukaan informasi apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan KI nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

“Pasti berpengaruh terhadap apa yang kita nilai secara kontekstual peraturan perundang-undangan, tapi fungsi kita bukan fungsi punishment. Komisi Informasi itu pendorong keterbukaan informasi publik bagi badan publik,” jelas Nana.

Kabid Advokasi, Sosialisasi,dan Edukasi pada KI Banten ini melanjutkan, kunjungan ke PPID badan publik di Pemkot Cilegon merupakan kegiatan terakhir pihak KI Banten sebelum nantinya merilis hasil penilaian keterbukaan informasi pada Desember 2020 mendatang bersama dengan daerah lain.

“Ini yang terakhir dan kita akan ekspose di bulan Desember. Harapannya, apa yang KI lakukan ya masyarakat nanti bisa menilai hasil ekspose kita,” pungkasnya.

Sementara, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (PIK) Dinas Kominfo Sandi dan Statistik Ikoh Atikoh mengatakan, meskipun keterbatasan aplikasi yang ada pihaknya mengaku tetap memberikan informasi untuk masyarakat melalui website PPID ataupun di media sosial.

“Jadi regulasinya nanti akan kita tidak lanjuti kemudian nanti, kita kerjasama juga dengan bidang PTIK karena kaitan aplikasi ke situ (PTIK) terus kita bagian kontennya,” ujar Ikoh.

Menanggapi rekomendasi KI Banten, Ikoh mengaku akan menindaklanjuti hal pada tahun mendatang. Kendati demikian, kata Ikoh, meskipun tidak ada keharusan membuat media sosial untuk menyampaikan informasi bagi badan publik. Namun hal itu akan sangat membantu dalam hal penyampaian informasi publik.

“Itu enggak ada keharusan tapi jauh lebih baik kalau mereka bikin. Tapi kalau untuk website semuanya sudah dibuatkan oleh kominfo,” tutupnya. []

0Shares