Imbas Covid 19, Empat Tahapan Pilkada Cilegon Terpaksa Ditunda

CILEGON, BCO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menyebarkan surat edaran ke setiap KPU di daerah untuk menunda beberapa tahapan penunjang Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar pada September 2020 mendatang.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020 lalu.

Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengatakan, ada beberapa keputusan penundaan kegiatan penyelenggaraan Pilkada Cilegon, diantaranya SK KPU RI nomor 8 Tahun 2020 dan SK KPU Kota Cilegon nomor 34 Tahun 2020 tentang upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19. Pasalnya beberapa kegiatan tersebut melibatkan orang banyak dan dalam rangka membantu instruksi pemerintah dalam melawan wabah pandemik yang sudah meng-global ini.

“Terkait penundaan beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada, terutama di tahapan – tahapan yang pertama tahapan pelantikan PPS, tahapan verifikasi faktual perseorangan, kemudian juga rekrutmen PPDP, dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih. Yakni kegiatan coklit,” kata Irfan Alfi kepada wartawan di Kantor KPU Cilegon, Senin 23 Maret 2020.

Masih kata Ketua KPU Cilegon, penundaan tersebut telah dikoordinasikan KPU bersama dengan pemerintah daerah maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon. Kendati demikian, penundaan tersebut juga belum bisa dipastikan hingga kapan akan dilaksanakan.
“Kalau di penetapan memang sampai batas waktu yang nanti akan kita beritahukan kemudian, sambil melihat perkembangan-perkembangan kondisi terkini terkait pandemik yang saat ini mewabah. Sehingga proses-proses ini tentunya memang kita masih menunggu bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Cilegon,” jelasnya.

Disinggung soal dampak atau pengaruh pada Pilkada yang nanti digelar pada 23 September 2020 mendatang, Irfan mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut. Ia juga masih menunggu arahan KPU RI dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini. Selain itu, Irfan juga belum bisa berkomentar banyak saat ditanya soal pendaftaran calon walikota dari jalur partai. Menurutnya, saat pihak KPU sendiri masih fokus pada arahan KPU RI terkait penundaan empat tahapan Pilkada.

“Ya kita masih belum (bisa) sampaikan kemudian, sampai saat ini kita baru menetapkan penundaan di empat tahapan itu,” ucapnya.

Berdasarkan dokumen, setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan.

Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Untuk diketahui, pada September 2020 nanti akan ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. Sembilan di antaranya merupakan Pemilihan Gubernur. []

0Shares